Korban Konflik Tuntut Rumah

Banda Aceh – Ratusan korban konflik dari berbagai desa di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, menuntut pemerintah dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terkait pembangunan rumah yang dibakar masa konflik dulu. Aksi tersebut dilakukan di kantor Gubernur Aceh, Senin 23 April 2012.

Dek Wen: Warga Bener Meriah dan Aceh Tengah menuntut pemerintah Aceh memenuhi hak mereka sebagai korban konflik Aceh

“Tujuh tahun sudah Aceh mehirup udara damai, tapi sampai detik ini kami belum mendapatkan hak-hak kami sebagai korban konflik,” ungkap Koordinator Aksi, Maulana.

Katanya, sejak tahun 2007 pihaknya sudah menunggu  bahkan dua bulan yang lalu mereka telah meminta kepada penjabat gubernur ( PJ ) agar segera melakukan realisai. Maulana menegaskan sebelum Badan Re-integrasi Aceh ( BRA ) berakhir, pemerintah harus segera melakukan penyelesaian tentang  hal ini.

“Bila ini terus di biarkan maka akan terjadi kecemburuan sosial yang akan berimbas kepada konflik horizontal dalam masyarakat nantinya.”

Meskipun pemerintah mengatakan  rumah yang dibakar saat konflik terjadi merupakan rumah kebun dan tidak layak disebut sebuah rumah, namun sebut Maulana, pernyataan tersebut menjadi kontradiktif. Pasalnya,  masyarakat hanya memiliki rumah seperti itu.

Maulana beralasan pihaknya tidak menyelesaikan permasalahan ini di kabupaten karena ia menuding, disana terjadi permainan. “Semua aparat pemerintahan level kabupaten melakukan manipulasi data,” ungkapnya.

Karenanya, mewakili massa aksi Maulana meminta kepada Pemerintah Aceh, agar sergera membentuk tim khusus yang melibatkan kepolisian untuk mengusut masalah ini.

“Kami akan bertahan sampai satu bulan disini, sampai ada kejelasan dari pemerintah,”  tegas maulana.

Pihak demonstran juga mengharapkan agar lembaga yang bersangkutan untuk mendata ulang korban konflik di Aceh Tengah dan Bener Meriah. “Karena di lapangan ada yang sudah mendapatkan dua sampai tiga rumah.” [T.Hendra Keumala]