Jumat, 29 Maret 2013

“ Bendera, Suka, Duka Bagi Aceh ”





Menyoa persoalan bendera seakan tidak pernah habisnya dalam peradaban masyarakat aceh, fenomena lambang dan bendera, bergulir seiring jalanyan waktu mulai masa kejayaan, kerajaan, keterpurukan, konflik Gam dan sampai sekarang ( Aceh Damai ) begitu melekat dalam tatanan keseharian masyarakat.

Bagi sebagian kalangan, terkadang benda itu sering menjadi perdebatan, pro-kontra dalam memaknai keabsahan bendera, hal itu tidak dapat diartikan sebagai sikap penolakan terhadap keberadaan bendera diaceh, melainkan sudah terlalu banyaknya benda yang bersifat simbolik itu, bahkan bagi sebagian kalangan sudah mengangapnya sakral.

Keberangaman ini tidak terselepas dari masa lalu aceh yang diduduki oleh berbagai suku dan budaya, bila merujuk pada sejarah. aceh, selain mempunyai beberapa kejaan juga memiliki berbagai bendera sebagai simbol dalam sebuah kerajaan tertentu, dapat kita maklumi bila kehadiran Qanun bendera baru-baru ini menjadi perdebatan diaceh.

Sepanjang konflik Gam, bendera yang pernah dimiliki aceh masa lalu tenggelam bersamaan pemerintahan kerajaan, dan bendera itu hanya menjadi hiasan, barang pajangan sebagai saksi sejarah. dan yang muncul kemudian adalah bendera berlambangkan bulan bintang, bercorak garis putih hitam dan dipadu oleh warna kemerahan sebagai simbol perlawanan gerakan aceh merdeka terhadap pemerintahan Indonesia yang diprakarsai Tgk. Hasan Tiro.

Pasca damai, simbul-simbul yang berbaur pisah atau merdeka itu tidak diperbolehkan, begitulah tertera disalahsatu poin kesepakatan MoU Helsinki, tidak tertutup kemungkinan bendera Bulan Bintang (Bendera Gam).  Meskipun dipoin yang lain, membolehkan bagi Aceh, untuk memiliki Bendera, Himne dan Lambang sendiri.

Sebagai perwujudan amanah MoU Helsiki itu, baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan sebuah qanun yang berkenaan dengan bendera aceh, sehari setelah pengetukan palu, disambut oleh arak-arakan bendera bulan bintang dibeberapa wilayah diaceh. beberapa minggu sebelumnya, salah satu media Online juga memberitakan hal yang sama, munkin tempat dan momen yang berbeda, “serombongan para Intat Linto ( Hantar Pengantin ) di Swedia mengibarkan bendera Gam pada saat prosesi adat itu berlangsung.

Cukup unik, bila kita Diaceh para rombogan Intat Linto membawakan  “Teube Meu On” dan kelapa muda.  diswedia  cukup membawa bendera. Ada-ada saja memang orang kita, atau mungkinkah disana tidak ada tebu dan hanya mereka yang tau, sebenarnya bukan ini yang ingin disampaikan karena hal ini tidak begitu penting menurut saya.

Ada hal yang lebih penting yang perlu disampaikan, setelah saya membaca beberapa surat kabar tentang pemberitaan pengesahan Qanun Bendera disambut dengan arakan bendera. Wajah begis komflik itu seakan hadir kembali. mungkin bagi warga lain yang tinggal dipedalaman aceh, yang bersentuhan langsung dengan kacamuk perang.

Lebih- lebih berkenaan dengan tanggal 4 desember, masyarakat dirasuki oleh rasa takut, perasaan was-was, karena Sudah dapat dipastikan bendera itu akan dinaikkan disepanjang jalan dan resikonya, masyarakatlah yang akan menelan akibatnya. Kenapa tidak pada saat itu masyarakat sangat sulit memposisikan dirinya dalam posisi “ penegah” untuk tidak berpihak kedalam pihak yang pertikai ( TNI dan TNA ). Tapi lagi – lagi masyarakat sebagai objek yang diperebutkan waktu itu.

Diamana di satusisi masyarakat, bila berhadapan dengan pihak TNI diwajibkan untuk menaikan bendera “ Merah Putih ’’ sebagai bendera negara republik indonesia, disisi lain masyarakat ditungding oleh pihak Gam sebagai “ Cuak ’’ atau  pengkhianat, dan bila berhadapan dengan orang Gam masyarakat dianjurkan menaikan bendera Bulan Bintang, oleh TNI menunding masyarakat sebagai “ Separatis “ dan kondisi dilematis ini kembali menyeret masyarakat disaat aceh Damai lagi – lagi masyarakat diseret oleh kontroversi bendera Aceh.

Mungkin saya boleh menbedakan serta menarik kesimpulan dari catatan singkat ini, pengibaran bendera pada masa sekarang ( pasca pengesahan Qanun Bendera ) dan pada saat acara intat linto yang dilakukan diswedia itu, ada kesamaan yaitu sama-sama meneteskan air mata karena disebabkan bahagia ( terharu ). dan tentu sangat berbeda dengan yang dirasakan masyarakat diaceh pada saat konflik dan sekarang, yaitu menteskan air mata karena kesakitan menahan tendangan. Boleh jadi terkena tendang bila-bila moncong senjata bicara.

 Bila menyoal perihal bendera memang tidak pernah habisnya diaceh, bendera yang memiliki garis hitam putih dan bergambar bintang bulan, telah banyak menyimpan memoriam bagi rakyat aceh. Suka maupun duka, seorang anak menjadi yatim, seorang istri kehilangan suami, sebuah keluarga kehilangan tempat tinggal semua itu hanya disebabkan bendara. Memang Qanun bendera merupakan salah satu turunan dari kesepakan damai MoU Helsinki yang mesti dilahirkan pemerintah aceh, namun  jangan sampai mengusik kembali luka masa lalu Rakyat Aceh.


Rabu, 06 Maret 2013

Sekolah Anti Korupsi Kunjungi BPKP









BANDA ACEH | DiliputNews.com – Siswa Sekolah Anti Korupsi Aceh melakukan kunjungan silaturrahmi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Aceh di kantor BPKP jalan T. Panglima Nyak Makam,Banda Aceh.





Pertemuan tersebut guna untuk meningkatkan jalin kerja sama antara siswa sekolah antikorupsi dengan pihak BPKP dalam hal pengenalan investigasi, Silaturrahmi yang berlangsung dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30 disambut hangat oleh khairizal Ketua Bidang Investigasi BPKP Untuk Wilayah Provinsi Aceh.





Dalam pertemuan tersebut, kepala Sekolah Anti Korupsi Aceh , Suhendri, mengutarakan rasa terimakasih kepada pihak BPKP yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Siswa Sekolah Anti Korupsi. serta memberi gambaran terhadap indikasi – indikasi terjadinya praktik korupsi.






Dalam hal ini, pihak Sekolah Antikorupsi Aceh akan terus melakukan kunjugan silaturahmi dengan berbagai pihak , baik pemerintah maupun suwasta. Gunan untuk membungkam praktik korupsi di Indonesia khususnya Aceh.





“Untuk kedepan kita terus melakukan kerja sama baik dengan pemerintah maupun dengan pihak suwasta, dan Pesr, mingu yang lalu kita sudah melakukan kunjungan dengan Harian Serambi Indonesia, Harian Aceh dan Kajati Aceh. Ungkap Hendri.





Dalam kesempatan tersebut Suhendri juga menjelaskan keberadaan sekolah antikorupsi di aceh.





“ Sekolah Antikorupsi Aceh ini lahir sejak tahun 2010 pada tanggal 09 Desember, dan ini sudah merupakan anggkatan ke tiga dan untuk saat ini sekolah antikorupsi telah membuka cabang di Kabupaten Bireun dan Aceh Tengah Jelas Hendri.





Selain itu, Sekolah Antikorupsi Aceh, juga telah melahirkan Komunitas Antikorupsi di Banda Aceh, komunitas ini mengambil peran untuk mengkampayenkan anti korupsi lewat warung – warung kopi yang ada di Banda Aceh dengan harapan masyarakat sadar terhadap efek dari korupsi, pungkas Suhendri. Sumber : Diliputnews.com


Inilah Celah Korupsi yang Sering Dimanfaatkan Koruptor





Rabu, 6 Maret 2013 | 09:00 WIB









Diskusi Siswa Sekolah Antikorupsi Aceh dengan Perwakilan BPKP Aceh. (Foto Hendra Keumala/MJCnews)










MJCnews, Banda Aceh – Korupsi seolah sudah membudaya di negeri ini. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai kegiatan pemerintahan, salah satunya yang sering menjadi lahan empuk bagi koruptor adalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.


Hal ini diungkapkan Khairizal, Kepala Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, saat berdiskusi dengan Siswa Sekolah Antikorupsi Aceh di kantornya yang berada di jalan Panglima Nyak Makam, Banda Aceh.


Menurutnya, peluang korupsi ini dimulai dari perencanaan awal yang buruk, misalnya pelelangan proyek yang cenderung nepotisme. Celah pengelambungan harga atau markup pun terbuka lebar, dimana harga satuan barang sering tak sesuai dengan harga satuan yang telah ditetapkan pemerintah.


“ Makanya banyak bangunan yang kualitas dan ketahanannya malah sangat buruk” ujarnya Selasa kemarin.


Selain itu, penempatan lokasi pembangunan yang kadang seringkali tidak strategis, kerap berpeluang merugikan keuangan Negara.

Khairizan mengatakan bahwa indikasi tindak pidana korupsi itu sering terjadi ketika proyek pembangunan itu dikerjakan.


“Dalam proyek pekerjaan dalam bentuk barang dan jasa, ada dua penyelewengan yang kerap dilakukan. Pertama fiktif dan yang kedua tidak sesuai dengan harga satuan barang , apalagi bagi proyek yang tidak memiliki master plan yang bagus,” jelasnya.


Untuk itu, menciptakan perencanaan matang sangatlah diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang akan merugikan keuangan negara. “Bila itu dilakukan dengan matang, maka pembangunan pasti bisa sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” kata Khairizal.[ ] Sumber: mjcnews.com

Jumat, 01 Maret 2013

Persiapan Matang Untuk Pembangunan Aceh







Banda aceh – infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya transaksi dan biaya perdangangan yang dapat meningkatkan daya saing dengan konektivitas dan integrasi antar wilayah. Jalan sebagai koridor konektivitas dan intrasi wilayah perlu yang perlu mendapatkan perhatian khusus.






Dana otonomi khusu yang di terima oleh pemerintah aceh sewajarnya digunakan sebagai daya ungkit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi aceh secara menyeluruh, Memahami besaran dan komposisi, alokasi dan menilai efesiensi dan efektivitas pengeluaran publik sektor infrastruktur menjadi penting.






Walau penting tidak hanya menproritaskan dana yang besar, hingga lupa melakukan perbandingan dasar untuk memahami efensiensi dan efektifitas pembangunan dana otonomi khusus oleh pemerintah aceh.






Hal itulah yang diungkapkan di ungkap Peneliti Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), Teuku Triansyah Putra dalam diskusi publik di 1 in 3 Kafee banda aceh, kebutuhan infrastruktur aceh selama ini sudah memadai dapat dikatakan cukup hingga pengalokasikan anggaran untuk infrastruktur jalan, pemamfaatan dana otsus sudah saatnya pemerintah memfokuskan pada perawatan dan pemeliharaan.






Bila dibandingkan dengan sumatra utara dan berbagai provinsi lainya, kondisi infrastruktur aceh tergolong yang terbaik untuk saat ini, "Namun belanja infrastruktur meningkat hampir 40 persen pada tahun 2013, dan Dinas Bina Marga serta Dinas Cipta Karya mendapatkan alokasi terbesar yakni 73 persen dari total belanja infrastruktur.”




Sementara itu, dengan porsi anggaran pembangunan infrastruktur yang relatif besar, namun alokasi belanja untuk perawatan dan pemeliharaan jalan sangat kecil, dan bahkan jauh dibawah angka rata-rata nasional. "Prosentase pemeliharaan jalan hanya 9 persen.






Untuk kedepan perlu ditekankan bahwa kebutuhan terhadap perencanaan pembangunan jalan yang terintegrasi dengan menggunakan indikator tertentu seperti potensi pertumbuhan ekonomi, kepadatan populasi serta cakupan wilayah seharusnya menjadi semakin penting, melihat besaran jumlah alokasi infrastuktur yang dikucurkan pada masa mendatang. Tanpa perencanaan yang matang, dapat dipastikan pembangunan jalan tidak akan menghasilkan daya ledak yang besar terhadap pembangunan Aceh.


Untuk perkembangan ekonomi Aceh ke depan, dibutuhkan suatu jalan yang bisa meningkatkan aksesibilitas dan konektifitas yang cepat dan efektif menuju pusat-pusat distribusi (pelabuhan). Misalnya jalan dari Blangkejeren (Gayo Lues) ke Peurelak (Aceh Timur), akan membantu akses hasil perkebunan ke Pelabuhan Langsa. Untuk pertumbuhan ekonomi Aceh ke depan meningkat.